Ibu Pertiwi.

Maaf, ini saya share pemikiran, dari seorang kawan, "pemikiran-pemikiran tentang realitas negeri ini tidak perlu tergantung siapa dahulu nama orang yang melontarkannya. Sebaiknya tidak mengharap kultus, karena di dalam kultus ada monopoli pengaruh yang justru menyuburkan neo kapitalisme" Begitu menurut kawan saya. 

Nah, baiklah kita simak saja pemikiran beliau itu:



Adalah
tidak mungkin
mengembalikan track terapan ideologi Pancasila
dapat secara konsekuen dan murni di negeri ini,
saat semua kebutuhan rakyat di semua sektor nya
sudah melekat kuat terkelola oleh korporasi raksasa swasta dunia dan domestik.

Lagi pula setelah presiden kedua lengser
sampai detik ini, baru muncul keinginan itu dari LEMHANAS?
"Kita harus mengembalikan track Pancasila pada Rel nya"

Ooo ..
Saat tragedi kemanusiaan
akibat dua sistem yang dipaksakan
dalam satu wadah yang bernama Indonesia,
terjadi berpuluh tahun?
Jadi trauma pyscologis
merubah paradigma mentalitas Nasionalisme rakyat,
jadi aneka tragedi kemanusiaan?
Ratusan nyawa sudah berguguran terakibat rendahnya harkat rakyat,
demi berlimpahnya keuntungan kolusi dari Kekuasaan !!
Ya, terlanjur terestafet jadi aneka bentuk tragedi kemanusiaan..

Dan akan terus mengancam realitas anak cucu dimasa depan..

Mereka akan kehilangan Hak atas negerinya sendiri..
(Contoh masyarakat yang kehilangan tanah negaranya sudah pernah ada, tak perlu terulang! )
Sama seperti sekarang
penguasa negeri kehilangan hak atas terapan azas dasar Kerakyatan Pancasila
pada seluruh rakyatnya!!
(Bulog tanpa proteksi sembako, negara Kerakyatan tanpa swasembada apa-apa. Semua tinggal beli, menyuburkan kolusi penguasa dengan Swasta)
Ahh .. !!

"Kita harus mengembalikan track Pancasila pada Rel nya"
Itu hanya tipu daya
agar iklim politik seperti sekarang
dapat bertahan lebih lama dan semakin lucu.

"Sura dira jayaningrat lebur dening pangastuti"
(Kesaktian maupun Kekuasaan yang kuat akan kalah dengan Doa Kesentosaan.)
Jika dimasukan BERSAMA ke dalam satu wadah yang bernama negara,
ideologi kapitalisme swasta akan menang menghadapi azas dasar Kerakyatan/Kesaktian Pancasila..

Demi terapan konsekuen dan murni
dari pada azas dasar Negara ini
berarti harus menasionalisasi semua investasi raksasa korporasi swasta dunia,
bukan cuma pertamina,
sementara dunia kini tengah menjalankan era Pasar Global.
Dan itu tidak mungkin
karena raksasa Swasta dunia
punya surat kontrak
kerjasama ekonomi yang sah di mata dunia.
Jika raksasa Swasta marah
dan menagih hutang Indonesia secepatnya
karena revolusi, misalnya.
Resiko seluruh rakyat
akan jadi budak sebagai tebusannya,
semakin gamblang dan kasar..

Apa mau dikata..
Siapa pun presidennya,
akan sama saja,
jika iklim politik di negeri ini tidak di rubah oleh rakyatnya sendiri,
jadi Kapitalisme Pancasila..

Oooi, ..

Teganya dirimu..
Teganya ..

Sebenarnya
tanpa memerlukan hadirnya tokoh panutan penuh kultus,
sosok penggembala bebek,
penggembala sapi perah,
hanya berdasar retorika nalarnya,
rakyat sendiri dapat bersatu daulat, apapun agamanya,
apa profesinya, sukunya, semata mata demi nasib anak cucu keturunan
di masa depan,
semua perlu mengusulkan pada Bapak Negara
agar azas dasar negara ini
bertransformasi sesuai realitas di tanah negerinya
jadi Kapitalisme Pancasila,
sebagai satu-satunya jalan bijaksana,
win-win solution,
demi meningkatkan harkat rakyat
ditanah negeri yang terlanjur diduduki oleh kekuasaan (walau hanya sistemnya saja) Kapitalisme.

Hal tersebut
juga utk menjaga
investasi raksasa dunia
yang telah jutaan trilyun rupiah di tanah ini.

Serta

1. memproteksi eksistensi Indonesia tidak larut dan tetap sebagai Ibu Pertiwi
bagi seluruh Rakyatnya di mata Dunia, dalam peleburan dagang era Pasar Bebas dewasa ini.
2. Agar otomatis dapat membersihkan secara tuntas segala kesemrawutan kinerja dalam tata laksana kepemerintahan akibat benturan berbagai kepentingan yang terlanjur tidak berazas dasar Kerakyatan namun berazas dasar Keswastaan tadi.
3. Negara wajib menetapkan mutu Kurikulum Pendidikan Nasionalnya setara dengan standar Negara Maju.
4. Dengan demikian Negara perlahan namun pasti dapat mengajak Rakyat untuk melakukan upaya swasembada (kebutuhan pangan dan mesin industri termasuk kendaraan, sebagai prioritas pertama).
5. Para Pengusaha swasta Domestik jelas berhak mensukseskan Era Pasar Global dan mendapat dukungan negara dalam mengembangkan area Pasar Dagang nya ke seluruh dunia.
6. Para Pengusaha swasta Asing tetap dapat beroperasi di dalam negeri ini dgn membantu pemerintah melakukakan Up Grade SDM rakyat yang bekerja di dalamnya.
7. Saat terjadi Sinergi terus menerus dan harmonis antara Ideologi Negara, Swasta, dan Rakyat, itu lah inti filosofi "Diantara 3 Gunung, Memeluk Rembulan", titik mulai dicapainya cita-cita luhur sila-sila dari Pancasila, secara murni dan konsekuen.

Tentu saja itu tidak mudah.
Perlu ada bersatunya 'Nalar Superman'
utk menyadarkan semua,
atas realitas hubungan dunia dalam peta ekonomi di negeri ini
dalam sinergi besarnya.

Demikian menurut kawan saya yang wartawan itu, ..

"But who cares?!, tambahnya, saya bukan 'Superman' , saya cuma Suparman, manusia biasa, yang juga punya keterbatasan.. tetapi jika manusia2 biasa "tanpa butuh penggembala" atas kesadaran yg muncul bersama berdaulat bersatu bertanya lembut tanpa anarkis pada penguasa negeri : 

Ini negara sebenarnya konsekuen dan murni berazas dasar/ berideologi apa ya? ..Kenapa tidak konsekuen penerapannya? Kenapa tidak sesuai dengan realitas ditanah negeri ini? 

Mau kah Bapak Negara demi membela harkat rakyat yg terlanjur terduduki sistem kapitalis ini, mengumumkan pada seluruh khalayak negeri Nusantara bahwa Azas Dasar Kerakyatan telah bertransformasi menjadi Kapitalisme Pancasila? .." " ..

Kalau ngotot ingin tetap mempertahankan ideologi Kerakyatan Pancasila, ya harus konsekuen :
Nasionalisasi investasi swasta asing dan domestik di tanah negeri ini demi menunjukkan pada seluruh rakyat bahwa penguasa melakukan terapan ideologi Kerakyatan Pancasila secara konsekuen dan kembali ke UUD45. 

Demi membela harkat rakyat yang wilayah negaranya sekian puluh tahun (60tahun?) sudah terlanjur diduduki oleh sistem ekonomi 'bukan Kerakyatan Pancasila'..

Indonesia dalam keterlanjuran langkahnya dahulu, menerima Penetrasi Kapitalisme Barat, telah menyebabkan ia kini jadi sebagai negara yang tidak bisa kembali menjadi murni dan perawan, ini menyangkut terapan azas dasar EKONOMI negara pada seluruh rakyat sebagai sebuah bangsa: Negeri Rayuan Pulau Kelapa .

GBU !
Satyawira Wicaksana.
Feb 2014.